Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Kamis, 31 Maret 2022

Revisi UU Narkotika, Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice

 



Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).


Yasonna menyampaikan, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.


“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama mengancam generasi muda,” kata Yasonna, membacakan surat penjelasan Presiden atas RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di hadapan Komisi III DPR RI.


Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu mengungkapkan, saat ini semakin meningkat jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.


“Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat,” ungkapnya.


Selain upaya penguatan pencegahan, kata Yasonna, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi.


“Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Yasonna.


Di sisi lain, terdapat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan pengaturan mengenai pecandu narkotika.


Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.


Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya.


“Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Yasonna.


Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, asesmen dilakukan Tim Asesmen Terpadu yang berisikan unsur medis (dokter, psikolog, psikiater), dan unsur hukum (penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan).


Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika akan direhabilitasi atau tidak.


“Dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana merupakan bentuk restorative justice yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak,” ucap Yasonna.


Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Menurut Yasonna, kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.


Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain, zat psikoaktif baru, penyempuraan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu, Penyidik BNN serta kewenangannya, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan, dan penyempurnaan ketentuan pidana.

Share:

Kumandangkan Lagu Indonesia Raya, Tingkatkan Rasa Nasionalisme Pegawai Bapas Gorontalo

 



Gorontalo, Kamis (31/3) – Seluruh Pegawai Bapas Gorontalo setiap hari pada pukul 10.00 Wita mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan didengarkan diruang publik seperti ruang pelayanan dan ruang registrasi.


Kegiatan ini menjadi rutinitas setiap pagi bagi seluruh pegawai dengan serentak berdiri dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan dengan langkah ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan menanamkan rasa cinta tanah air sehingga dapat diaplikasikan dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bapas Gorontalo. Semangat patriotisme harusnya diwujudkan di setiap waktu dan disetiap kesempatan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya membawa semangat dalam bekerja seluruh pegawai Bapas Gorontalo.


Selain pegawai, klien Bapas Gorontalo yang sedang melaksanakan wajib lapor juga mengikuti kegiatan ini. Pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada saat jam kerja merupakan hal yang positif.


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#BapasGorontalo

#IndonesiaRaya

Share:

Rabu, 30 Maret 2022

Semangat Pembangunan Zona Integritas, Pegawai Bapas Gorontalo Penuhi Data Dukung ERB Kemenkumham

 



Gorontalo, Rabu (30/3) — Seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim ZI Bapas Gorontalo melaksanakan pemenuhan data dukung LKE dan RKT (ERB Kemenkumham) Triwulan I Tahun 2022.


Meskipun dengan keterbatasan waktu, namun seluruh tim Pokja semangat dalam pemenuhan data dukung dan saling bekerja sama dalam melengkapi laporan LKE dan RKT. Komunikasi yang baik antar pegawai, kerapian registrasi, evaluasi berkala menjadi rutinitas yang baik terutama saat pemenuhan data dukung ERB Kemenkumham. 


Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021. Tetap dukung Bapas Gorontalo agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga Bapas Gorontalo dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022. Seluruh pelayanan di Bapas Gorontalo Mudah, Cepat dan Gratis. 


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#BapasGorontalo

#BapasGoAction

#WilayahBebasDariKorupsi

#WBBM

Share:

Senin, 28 Maret 2022

Pemberdayaan Klien Produktif dan Kreatif, Bapas Gorontalo Laksanakan Bimbingan Kemandirian Tahun 2022

 



Gorontalo, Senin (28/3) — Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo melaksanakan kegiatan Bimbingan Kemandirian dengan tema "Upaya Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan Yang Kreatif dan Produktif Tahun 2022 Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo Bekerjasama Dengan UMKM Flamboyan Kota Gorontalo".


Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kabapas RM Dwi Arnanto, PK Madya Nadzif Ulfa, Pemilik UKM Flamboyan, PK Bapas dan Klien Bapas Gorontalo. Kabapas membuka dan memberikan sambutan "Kepada seluruh peserta kegiatan kemandirian barharap dapat mengaplikasikan kegiatan ini, mengambil ilmu keterampilan serta termotivasi untuk mendirikan usaha sendiri di kemudian hari" Ujar Dwi Arnanto. 


Bimbingan Kemandirian ini berupa Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Pangan dan Makanan diantaranya pembuatan keripik pisang, nugget tuna, abon tuna, dll. Salah satu klien Nafsiawaty Panto menyampaikan "saya merasa senang mengikuti kegiatan ini karena dapat memperoleh ilmu dan keterampilan baru dalam usaha pengolahan makanan".


Kerjasama antara Bapas Gorontalo dan Pokmas Lipas UKM Flamboyan dapat berkelanjutan di kemudian hari sehingga tujuan untuk pemberdayaan klien Pemasyarakatan dapat memulihkan kesejahteraan hidup, kehidupan dan penghidupan dapat tercapai. 


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#BapasGoAction

#BimbinganKemandirian

Share:

Jumat, 25 Maret 2022

Bapas Gorontalo selenggarakan Bimbingan Kepribadian bagi Klien Pemasyarakatan



 Gorontalo - Bapas Gorontalo kembali selenggarakan kegiatan bimbingan kepribadian tahun 2022. Kegiatan ini bertempat di aula Bapas Gorontalo dan diikuti oleh 25 Klien baik Dewasa maupun Anak Bapas Gorontalo, Jumat (25/3).


Bimbingan Kepribadian  kelompok merupakan salah satu upaya pembimbingan bagi klien pemasyarakatan selama menjalani bimbingan di Bapas. 


Kegiatan bimbingan kepribadian tahun ini mengambil tema "Pengembangan Karakter (Capacity Building) dan peningkatan spiritual bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo Tahun 2022. Kepala Bapas Gorontalo, RM Dwi Arnanto, didampingi Kaur Tata Usaha, membuka secara resmi kegiatan ini. 


Bimbingan Kepribadian selanjutnya  dibagi menjadi 2 termin. Narasumber pertama Rizky Syahputra P. lihu, S.ST membawa materi tentang pengembangan karakter dengan mengangkat tema "Motivasi untuk Menang" sementara Ustadz Mahmud Bakari, Lc., M.H. membawa materi peningkatan spiritual bagi klien.


Klien mengikuti kegiatan dengan antusias dan memperhatikan setiap materi dengan baik. Harapannya dengan adanya bimbingan kepribadian ini memberi bekal rohani dan mengembangkan karakter Klien pemasyarakatan serta semakin menyadari kesalahan yang pernah dilakukan dan tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama serta dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang lebih baik.


#HariBaktiPemasyarakatan #KumhamPasti #kemenkumhamgorontalo #SemakinPASTI

#BapasGoAction

Share:

PRESS RELEASE KUNJUNGAN KERJA MENKUMHAM

 


Manila, 25 Maret 2022


*Bertemu Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna Laoly Tegaskan Perlindungan Warga Terdaftar Indonesia dan Penguatan Kerja Sama Hukum*


Manila – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bertemu dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra, di Manila, Jumat (25/3/2022). Dalam pertemuan itu, Yasonna menegaskan perlindungan hukum pada warga terdaftar Indonesia dan penguatan kerja hukum Indonesia-Filipina.


Kedua menteri sepakat bahwa Filipina maupun Indonesia memiliki perhatian yang tinggi terhadap warga-warga keturunannya, khususnya di wilayah Sangihe dan Davao. Tingginya angka kunjungan dan mix marriage di kedua daerah tersebut menjadi prioritas, yang mendorong pemerintah kedua negara memenuhi perlindungan hukum serta memberikan fasilitas kepastian identitas kewarganegaraan maupun perlindungan hukum atas hak-kewajiban keperdataan internasional khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda.


“Memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri merupakan bagian dari misi prioritas kami, harapan kami program pendaftaran dan konfirmasi akan terus berlanjut untuk menyelesaikan status dari 2.500 keturunan Indonesia yang belum dapat terdaftar,” kata Yasonna.


Dalam pertemuan itu, Yasonna menyampaikan terima kasih karena pada 2018, Department of Justice (DOJ) Filipina melalui Department Circular No. 026 Regarding the Guidelines on the Issuance of Special Non-Immigrant Visas Under Section 47 (a)(2) of Commonwealth Act No. 613, as Amended, to Registered Indonesian Nationals (RINs), telah mengatur pemberian visa/izin tinggal Special Non-Immigrant Visa selama 5 tahun secara GRATIS untuk RINs yang berasal dari Persons of Indonesian Descent (PIDs). Hingga saat ini 835 RINs telah mendapatkan endorsement special non immigrant visa/47 (a) (2) dari DOJ dengan masa berlaku 5 tahun. 


Sebagai hasil program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 PIDs dan diperoleh jumlah 3.345 orang terkonfirmasi sebagai WNI/RINs di mana 466 di antaranya berstatus anak berkewarganegaraan ganda. Hingga saat ini Indonesia telah menerbitkan 1.259 dokumen perjalanan RI (paspor) RINs. 


Selain itu, Yasonna dan Menardo Guevarra juga bersepakat agar kedua negara meningkatkan kerja sama hukum secara bilateral di bidang Mutual Legal Assitance (MLA) in Criminal Matters/Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 


Menurut Yasonna, usul ini akan memperkuat hubungan yang lebih erat antara Filipina dan Indonesia mengingat keduanya telah memiliki Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT) di bawah payung ASEAN. 


Disisi lain Menkumham berharap Filipina dapat  mendukung pembentukan ASEAN Extradition Treaty yang saat ini sedang dibahas dalam ASLOM Working Group on ASEAN Extradition Treaty, harapan ini kuat dapat terwujud karena Indonesia dan Filipina telah memiliki Perjanjian Ekstradisi sejak tahun 1976. 


"Kerja sama bidang hukum dan HAM seperti perjanjian MLA dan ekstradisi juga bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penanggulangan kejahatan transnational organized crimes termasuk trafficking in persons, terrorism, smuggling of persons and/or goods, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery," ujar Yasonna.


“Saat ini Indonesia, Filipina dan Malaysia telah memiliki kerja sama Triteral Cooperative Arrangement yang melingkupi berbagai kegiatan pelatihan keamanan dan pengawasan untuk counter terorism activitiest baik di darat, laut dan udara. Peningkatan kerja sama bilateral akan memperkuat hubungan diplomatik kedua Negara,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.


Pada kerja sama level regional melalui forum ASEAN Law Ministers Forum, Menkumham Yasonna berharap kedua negara tetap saling mendukung dan bekerjasama secara erat untuk menguatkan rule of law, judicial system, legal instructure, harmonization and integration of ASEAN trade laws, yang sejalan dengan ASEAN Political and Security Community Blueprint 2025. 


Yasonna Laoly berangkat ke Filipina pada Kamis 24 Maret 2022 untuk membahas sejumlah hal dengan pemerintah Filipina yang dilatarbelakangi hubungan bilateral yang sangat baik karena letak geografis maupun hubungan tali sejarah yang panjang semenjak kedua negara berjuang meraih kemerdekaan masing-masing. 


Gueverra menyambut hangat kunjungan Menkumham yang dianggap sangat penting dan menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan kedua seorang Menteri diterima di Gedung Departement of Justice (DOJ) of Philipine yang baru di Manila. 


Gueverra juga menyampaikan selamat kepada Yasonna yang dianugerahkan  Penghargaan Presidential Awards For Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) tahun 2021 oleh Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte. 

Hadir mendampingi Menkumham Yasonna Laoly, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Luar Negeri-Linggawati Hakim, Djan Fariz-Penasihat Menteri Hukum dan HAM, Pramella Yunidar Pasaribu-Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Baroto-Direktur Tata Negara, dan Tudiono-Direktur Otoritas dan Hukum Internasional beserta jajaran dari Kedutaan Besar RI untuk Filipina di Manila, Konsulat Jenderal RI di Davao City, Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 


Kegiatan ditutup dengan pemberian cindera mata dan foto bersama anggota kedua delegasi.

Share:

Kamis, 24 Maret 2022

Semarak Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-58, Bapas Go Ikuti Donor Darah Petugas PAS

 


Gorontalo, Kamis (24/3) — Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-58 Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dengan melaksanakan “Donor Darah Petugas Pemasyarakatan” diikuti oleh Pimti Pratama, Pejabat Administrasi, Kepala UPT dan seluruh Petugas Pemasyarakatan.

Perlu diketahui bahwa Donor darah merupakan salah satu kegiatan yang baik karena dapat menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Sehingga kegiatan ini perlu digalakkan agar orang-orang sehat dan memenuhi syarat dapat berbagi sebagian kecil darahnya untuk mereka yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah Petugas Pemasyarakatan bentuk kepedulian, solidaritas sosial serta mampu meringankan beban orang lain yang membutuhkan stok donor darah. Darah merupakan suatu komponen penting dalam tubuh manusia,  donor darah mampu menjaga kesehatan tubuh serta bernilai ibadah.


#HariBaktiPemasyarakatan #KumhamPasti #kemenkumhamgorontalo #SemakinPASTI

#BapasGoAction

#henisusilawardoyo

Share:

Rabu, 23 Maret 2022

Bapas Gorontalo Kembali Menerima Klien Anak Mengikuti Wajib Latihan Kerja di LKS Ummu Syahidah

 



Gorontalo, Selasa (22/3) — Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Gorontalo menerima serah terima 2 (dua) klien Anak dari LPKA Gorontalo. 


Klien Anak sebelumnya telah menjalani pembinaan di LPKA dilanjutkan dengan mengikuti Wajib Latihan Kerja (WLK) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo selama 3 (tiga) bulan. 2 klien anak diserahterimakan oleh pejabat LPKA Gorontalo dan Jaksa kemudian diantarkan ke LKS Ummu Syahidah bersama Pembimbing Kemasyarakatan. 


Diharapkan 2 klien Anak dapat mengikuti seluruh kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh pihak LKS Ummu Syahidah. LKS Ummu Syahidah memberikan program rehabilitasi sosial anak melalui program praktek pekerjaan sosi profesion. Setelah menjalani WLK nantinya klien Anak memperoleh program Pembebasan Bersyarat.


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#KumhamPASTI

#BapasGoAction

#WajibLatihanKerja

Share:

Selasa, 22 Maret 2022

Jalani Wajib Latihan Kerja, Bapas Gorontalo Laksanakan Penerimaan Klien Anak dari LPKA Gorontalo

 


Gorontalo, Selasa (22/3) — Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo melaksanakan penerimaan klien Anak dari LPKA Kelas II Gorontalo didampingi oleh dengan Jaksa dari Kejaksaan Kabupaten Gorontalo. 


Petugas piket layanan melakukan penerimaan klien Anak dengan memeriksa seluruh berkas. Sebelumnya klien Anak telah menjalani pidana di LPKA Gorontalo dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dilanjutkan dengan Wajib Latihan Kerja di Bapas Gorontalo. 


Bapas Gorontalo memiliki daftar kegiatan pelatihan kerja klien Anak hingga selesai menjalani wajib latihan kerja, diantaranya kegiatan penanaman sayuran hidroponik, perawatan budidaya ikan lele yang telah di sediakan di SAE (Sarana Edukasi) Bapas Gorontalo dan diikutkan dalam kegiatan kemandirian lainnya. 


Dengan mengikuti wajib latihan kerja ini diharapkan klien Anak memiliki keterampilan dan pengetahuan serta membentuk mental yang positif. Klien Anak lebih mandiri dan tumbuh rasa  tanggung jawab pada diri klien. Kegiatan ini menjadi bekal di masa yang akan datang dan menjadi sumber inspirasi bagi klien Anak. 


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#KumhamPASTI

#BapasGoAction

#WajibLatihanKerja

Share:

Senin, 21 Maret 2022

Pendekatan Persuasif Melalui Konseling, Kunci Keberhasilan Pembimbingan Bapas Go

 


Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pranata melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan memiliki peran yang semakin strategis dalam sistem pemasyarakatan.


Bapas Go sebagai satu satunya Bapas di Provinsi Gorontalo saat ini memiliki 21 PK Pertama, 4 PK Muda dan 4 Asisten PK. Dengan wilayah kerja mencakup satu provinsi Gorontalo membuat tantangan dalam pelaksanaan pembimbingan bagi Pembimbing Kemasyarakatan semakin tinggi. Maka dari itu, perlu adanya strategi atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaannya, agar Pembimbingan dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan dari program pembimbingan.


Salah satu strategi yang dilakukan oleh PK Bapas Go adalah dengan melakukan Pendekatan persuasif personal kepada klien pemasyarakatan. PK Bapas Go menganggap klien adalah saudara, teman dan keluarga sehingga melalui konseling individu di ruang konseling, Klien tidak segan membangun komunikasi dua arah. 


Melalui pendekatan persuasif ini mampu menekan angka tingkat residivisme klien Bapas Go. Tercatat berdasarkan aplikasi Spion (Sistem Informasi Pencabutan Online) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama tahun 2021, hanya 7 Klien pemasyarakatan Bapas Go yang melakukan tindak pidana ulang dan menjadi salah satu yang terendah se-Indonesia.


#KumhamPasti

#SemakinPasti

#KemenkumhamGorontalo

#BapasGoACTION

Share:

Jumat, 18 Maret 2022

Bahas Terkait Penanganan ABH dan Pengawasan Integrasi, Bapas Gorontalo Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri Boalemo

 


Gorontalo, Kamis (17/3) – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dan Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Boalemo.

Dalam koordinasi ini, Bapas Gorontalo diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo. dan membahas terkait penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Pengawasan Integrasi Klien Bapas Gorontalo. Kajari menyambut baik koordinasi ini dan saling memberikan masukan serta saran dalam penanganan ABH terutama dalam proses eksekusi putusan ABH terkait peralihan dari pidana penjara menjadi pidana pelatihan kerja untuk terus membangun komunikasi yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.


Selain itu Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo menyampaikan terkait pengawasan integrasi (Pembebasan Bersyarat) klien Bapas Gorontalo pada saat akan diserahterimakan dari Lapas ke Bapas untuk koordinasi terlebih dahulu ke Kejaksaan (selaku eksekutor) agar tertib administrasi. 

Kabapas juga menyampaikan bahwa administrasi dari Kejaksaan menjadi syarat dalam penerimaan klien Bapas Gorontalo.

Diharapkan dalam koordinasi ini dapat meningkatkan sinergitas antara Bapas Gorontalo dengan Kejaksaan Negeri Boalemo dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Share:

Kamis, 17 Maret 2022

Kepolisian dan Klien Bapas Gorrontalo Antusias Isi Survei IKM IPK Baltibangham Bulan Maret 2022

 


Gorontalo, Jumat (18/3) — Penyidik Kepolisian dan Klien Bapas Gorontalo mengisi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melalui handphone dan komputer yang disediakan di ruang pelayanan.


Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo dalam melaksanakan pendampingan klien Anak di Kepolisian juga mensosialisasikan pengisian Survei IKM IPK Balitbangham. Penyidik Kepolisian yang menerima manfaat pelayanan dari Bapas ikut serta melakukan pengisian Survei tersebut. Hal ini untuk memberikan masukan serta hasil kepuasan layann yang diberikan oleh Bapas Gorontalo. 


Klien wajib lapor juga melakukan pengisian Survei IKM IPK Balitbangham di komputer yang telah di sediakan di ruang pelayanan. Bagi klien yang belum memahami cara pengisian akan di pandu oleh Petugas Duta Layanan namum tidak ada intervensi dalam pengisian survei tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dari petugas Duta Layanan. 


Survei IKM IPK Balitbangham menjadi kompenen utama dalam meraih predikat WBK dan WBBM. Penilaian survei menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan maksimal dari Bapas Gorontalo untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, klien maupun stakeholder. 


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

#BapasGoAction

Share:

Selasa, 15 Maret 2022

Bahas Litmas Awal, Asesmen dan Sidang TPP, Bapas Gorontalo terima Koordinasi dari LPKA Gorontalo.


Gorontalo, Rabu (16/3) — Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menerima kunjungan dalam rangka koordinasi dari LPKA Kelas II Gorontalo.

Kasubsi BKD menerima Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian dan staf di ruang Tamu Bapas Gorontalo. Ibu Sri meryanti Ma’ruf menyampaikan kunjungan ini adalah untuk melakukan koordinasi terkait sidang TPP. Selain mengenai sidang juga berkoordinasi terkait Asesmen dan litmas Awal bagi Andikpas. 

Kasubsi BKD menjelaskan bahwa pemberkasan asesmen dan litmas awal untuk melampirkan persyaratan yang dibutuhkan oleh PK Bapas. Kemudian Dalam pemberkasan diharapkan agar data Anak Didik Pemasyarakatan harus jelas seperti data dari pihak penjamin. Kemudian dalam pelaksanaan sidang TPP di LPKA Gorontalo untuk mengundang PK Bapas agar benar benar memahami seluruh proses pembinaan atau pemberian rekomendasi yang tepat bagi Andikpas.

Kedepan koordinasi rutin seperti ini antara Bapas Gorontalo dan LPKA Gorontalo terus berjalan dengan baik demi pelayanan terbaik bagi Anak Didik Pemasyarakatan agar hak-hak para Andikpas dapat terpenuhi. 

#kemenkumhamgorontalo
#KamiPasti
#SemakinPASTI
#KumhamPASTI
#BapasGoAction
Share:

Senin, 14 Maret 2022

Bapas Gorontalo Selenggarakan Transfer Knowledge Penggunaan ISPN dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan



Gorontalo, Selasa (15/3) — Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Transfer Knowledge dan Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan Terkait Penggunaan ISPN dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik Untuk Narapidana dan Klien Pemasyarakatan di Aula Bapas Gorontalo. 


Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Gorontalo Bapak Bagus Kurniawan, Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo, Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI, PK Madya, Kabapas, Pejabat Administrasi, Perwakilan UPT Pas lainnya, JFT PK dan APK Bapas Gorontalo. 


Kabapas membuka kegiatan dan memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. 


Kadivpas memberikan sambutan, menyampaikan terkait kinerja petugas pemasyarakatan dalam menangani Warga Binaan dan Klien Pemasyarakatan. "Hari ini kita belajar terkait Corporate University dengan transfer knowledge ISPN, RRI agar mengetahui ilmunya" Ujar Bagus Kurniawan. 


Materi kegiatan disampaikan oleh PK Muda dengan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ISPN, RRI dan Kriminogenik. Instrumen yang digunakan oleh PK Bapas untuk menentukan tingkat resiko narapidana berdasarkan 4 Dimensi Resiko,  yang hasil penilaiannya digunakan dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan guna menentukan penempatan narapidana di Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security.


Kegiatan selanjutnya ada praktek penggunaan ISPN baik menggunakan media Laptop maupun lembar kertas yang sudah di cetak. PK Bapas bersama Perwakilan Lapas melaksanakan praktek penggalian data atau informasi. 


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#KumhamPASTI

#BapasGoAction

Share:

Diversi Berhasil, PK Bapas Gorontalo Dampingi Diversi Klien Anak di Polres Bone Bolango Dengan Hasil Berupa Ganti Rugi

 


Gorontalo, Senin (14/3) — Pembimbing Kemasyarakatan Satya Haprabu melaksanakan pendampingan Diversi terhadap klien Anak yang berumur 13 tahun di Polres Bone Bolango dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas. 


Dalam Diversi ini dihadiri oleh Penyidik, PK Bapas, Peksos, Klien Anak, Keluarga Klien, Keluarga Korban dan Kepala Desa. Sebelumnya pada tanggal 8 Maret dilakukan pendampingan pemeriksaan terhadap Klien Anak dan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian dilakukan mediasi yang berjalan dengan baik. PK Bapas selanjutnya melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, dan hasil laporan Litmas tersebut sebagai dasar dilaksanakan Diversi pada hari ini.


Penyidik Bapak Yusnarto Rivai menyampaikan bahwa sebagai fasilitator dengan dibantu PK Bapas Gorontalo selaku co fasilitor dan peksos melaksanakan Diversi untuk mencari upaya terbaik dalam rangka restoratif justice.


 PK Bapas menyampaikan bahwa Diversi dalam rangka memperbaiki hubungan yang retak antara para pihak. Perlu keikhlasan dan sikap saling memaafkan untuk dapat tercipta suasana kekeluargaan dalam rangka pemulihan hubungan melalui forum Restoratif Justice. 


Dalam Diversi ini pihak Keluarga klien meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan ganti rugi berupa sembako kepada keluarga korban. Keluarga Korban sudah ikhlas dan secara lahir batin telah menerima sebagai sebuah musibah dan menjadi takdir serta mengucapkan terima kasih pada keluarga klien karena kooperatif dan memberikan bantuan duka. 


Kepala Desa yang mewakili Keluarga Kien Anak juga menyampaikan peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama dan menjadikan pelajaran bagi pihak keluarga klien Anak dan klien Anak untuk lebih berhati-hati. Keluarga klien Anak sudah memiliki itikad baik untum bisa meminta maaf dan membantu dalam rangka kedukaan. 


#KemenkumhamGorontalo

#KamiPasti

#KumhamPasti

#BapasGoAction

#BapasGorontalo

Share:

Jumat, 11 Maret 2022

Kabapas Gorontalo Hadiri Sertijab Kakanwil Kemenkumham Gorontalo




Gorontalo, Jumat (11/3) — Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dan Para Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo .


Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Gorontalo  Bapak Idris Rahim, Staf Ahli Menteri Penguatan RB Bapak Iwan Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R. A. Jusuf, Kepala Kantor Wilayah Gorontalo Bapak Heny Susila Wardoyo, Kepala Biro Humas Sekjen  Bapak Hantor Situmorang, Jajaran Forkopimda, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Gorontalo dan para tamu undangan lainnya.


Penandatangan Berita Acara serah terima jabatan dan serah terima memori jabatan antara Kakanwil Kemenkumham Gorontalo dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemenkumham RI yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo dan Staf Ahli Menteri Biro Penguatan RB secara virtual.


Wakil Gubernur Gorontalo memberiman sambutan “Selamat kepada Bapak Heny Susila Wardoyo yang diberikan amanah menjadi Kakanwil Kemenkumham Gorontalo dan juga kepada Bapak Hantor Situmorang sebagai Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemenkumham RI”.


“Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil yang lama Bapak Hantor Situmorang atas pengabdiannya selama 1 tahun lebih mengabdi di Provinsi Gorontalo yang telah menjaga silaturrahmi diantara pemerintah gorontalo. Dan kepada Kakanwil yang baru semoga bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Kakanwil sebelumnya”.


Disamping itu Staf Ahli Menteri Biro Penguatan Reformasi Birokrasi Bapak Iwan Kurniawan menyampaikan pesan dari Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona H. Laoly kepada Bapak Heny Susila Wardoyo bahwa “Saya berharap Pak Heny membaca apa yang tertulis di tugu Selamat Datang yang menjadi harapan masyarakat Gorontalo kepada setiap tamu yang datang khususnya kepada pejabat yang membantu pemerintah Gorontalo".


Selanjutnya penyampaian pesan dan dari Bapak Hantor Situmorang “Kami selama melaksanakan tugas di Kantor Wilayah Kemenkumham Gotontalo tidak bisa berhasil kalau tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, TNI dan Polri yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergi yang kita bangun selama ini memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kami. Tentu ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf atas semuanya. Dan saya bangga di Gorontalo walau hanya 1 tahun lebih. Sesungguhnya Kota Gorontalo sangat harmonis dan terbuka untuk seluruh pendatang”.


Bapak Heny Susila Wardoyo memberikan pesan dan kesan “Tentu apa yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri tadi menjadi catatan bagi kami sebagai pejabat yang baru untuk menjalankan tugas. Mohon untuk tidak segan segan kepada Wakil Gubernur dan Forkopimda untuk dapat mengingatkan kami agar meningkatkan silaturrahmi dalam mendukung pelaksanaan tugas kami disini, mudah—mudahan dengan doa restu bapak ibu sekalian, kami dapat menjalankan tugas dengan baik”.


#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#kumhampasti

#BapasGoAction

Share:

Rabu, 09 Maret 2022

Bapas Gorontalo Ikuti Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM

 



Gorontalo, Kamis (10/3) — Kabapas, Ketua ZI dan Koordinator seluruh Pokja mengikuti Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara Zoom di ruang kerja Kabapas.


Kegiatan ini di buka oleh Inspektur Wilayah VI Bapak Marasidin dan menjelaskan bahwa “Pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk membangun Program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja Birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas”.


Pemateri selanjutnya Doktor Gurning menyampaikan “Ada beberapa ada beberapa catatan hasil evaluasi TPN pada Satker menuju WBBM tahun 2021 kemarin diantaranya pimpinan dan seluruh anggota unit kerja belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik tentang IKU unit kerja. Pelaksanaan tugas belum berorientasi hasil, hanya sebatas melaksanakan tugas sehari-hari dan belum memiliki inovasi untuk mendorong capaian IKU”.


Kabapas langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengumpulkan seluruh Tim Pokja untuk segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan LKE pada bulan Maret 2022.


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Bahas Hak-Hak Anak, Kabapas Menerima Kunjungan Pokmas Lipas LKS Ummu Syahidah Gorontalo




Gorontalo, Kamis (10/3) — Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo RM Dwi Arnanto menerima kunjungan Ketua LKS Ummu Syahidah Gorontalo Risky Syahputra P Lihu di ruang tamu Bapas Gorontalo. 


Dalam koordinasi ini Ketua LKS Ummu Syahidah menyampaikan bahwa status Anak yang di titipkan di LKS Ummu Syahidah harus jelas sehingga ada rencana Case Conference yang melibatkan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Gorontalo untuk membahas penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). 


Kabapas merespon baik kegiatan tersebut dan siap mendukung penuh upaya pemenuhan hak-hak Anak yang di titipkan di LKS Ummu Syahidah sehingga jelas statusnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi sarana komunikasi dan penyamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum di Provinsi Gorontalo. 


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Selasa, 08 Maret 2022

Bapas Gorontalo Ikuti Penguatan dan Arahan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama

 


Gorontalo, Rabu (9/3) — Kabapas, Kasubsi BKD dan seluruh JFT PK APK Bapas Gorontalo mengikuti Zoom kegiatan Penguatan dan Arahan dari Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Bapak Tarsono dan Bapak Bambang Sumardiono. Kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Gorontalo, Kadivpas Gorontalo, Ka. UPT Pemasyarakatan, pejabat administrasi Pemasyarakatan. 


Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Bapak Hantor Situmorang membuka kegiatan secara virtual dan memberikan sambutan menyampaikan bahwa PK memiliki peran penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo diharapkan dapat mengikuti kegiatan arahan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama dengan baik. 


Bapak Bambang Sumardiono menyampaikan Materi Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP) Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tujuan :

1. Menjamin PK melaksanakan Tusi sesuai tata nilai PASTI. 

2. Menjaga harkat martabat, kehormatan dan kemuliaan profesi.

Kemudian Bapak Tarsono menyampaikan materi Tugas Pokok dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Sebelum kegiatan berakhir dilakukan sesi tanya jawab terkait materi yang sudah di sampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama. 


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

#HantorSitumorang

Share:

Kualitas Pelayanan Publik Kemenkumham Meningkat, Yasonna Kembali Raih Penghargaan




Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik predikat A atau Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada Selasa (8/3/2022) di InterContinental Hotel Jakarta. 


Penghargaan diberikan atas keberhasilan Menteri Yasonna membina pelayanan publik yang berkualitas pada Unit-unit Pelayanan Publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.


Selama tahun 2021, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pada Unit Pelayanan Publik terpilih dari 84 Kementerian/Lembaga dan 548 instansi pemerintah daerah. Kemenkumham merupakan satu dari 17 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat A atau pelayanan prima. 


Pada momen tersebut, terdapat juga salah satu Unit Kerja yang mendapat penghargaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.


Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham selalu mengutamakan kepentingan publik dalam pelaksanaan pelayanannya. Terdapat enam aspek yang didorong untuk memberikan pelayanan prima, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.


“Kebijakan pelayanan di tengah pandemi, khususnya di berbagai bidang Unit Pelayanan Publik terus kami perbarui. Pelayanan kepada WNI dan WNA dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien,” kata Yasonna.


Yasonna menjelaskan, Kemenkumham terus membangun budaya berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.


“Kemenkumham harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Terus lakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” tutur Yasonna.


Sejak tahun 2021 hingga 2022 Kemenkumham telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, seperti di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), maupun Pemasyarakatan.


“Kami telah mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan publik. Imigrasi punya M-Paspor. KI meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang pelayanannya hanya hitungan menit. Kemudian AHU memiliki layanan Perseroan Perorangan, hingga Pemasyarakatan kami ganti kunjungan fisik dengan video call untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Yasonna.


Adapun penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang mewakili Menteri Yasonna.


Pemberian penghargaan pelayanan publik ini merupakan inisiasi Kementerian PANRB untuk memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 


Penghargaan PANRB bukan yang pertama diterima Yasonna di awal tahun ini. Sebelumnya, Yasonna telah menerima Kaanib ng Bayan Award dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte di bulan Februari. 


Yasonna dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap komunitas warga Filipina di Indonesia melalui kebijakan keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Share:

PK Bapas Gorontalo Lakukan Pendampingan Awal Klien Anak Perkara Lakalantas

 



Gorontalo, (8/3) – Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo Satya Haprabu melaksanakan pendampingan pemeriksaan awal terhadap klien Anak di Kantor Satlantas Polres Bone Bolango.


Dalam pemeriksaan klien Anak didampingi oleh PK Bapas, Pekerja Sosial dan Keluarga dari klien Anak. Dalam pemeriksaan tersebut klien Anak menjawab seluruh pertanyaan dari Penyidik terkait perkara lakalantas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam perkara lakalantas menyebabkan korban meninggal dunia mendapatkan ancaman pidana dibawah 7 tahun, maka penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan diversi.


Setelah pemeriksaan klien Anak dilanjutkan dengan mediasi awal dalam rangka untuk memperoleh kesepakatan diversi untuk Anak. Pihak yang hadir dalam mediasi ini adalah kedua belah pihak bersama pemerintah kepala desa. PK Bapas berperan aktif selama proses pendampingan pemeriksaan dan proses mediasi tersebut.


Kedua keluarga memberikan saran dan pendapat bahwa perkara ini dapat diselesaikan dengan baik, hal ini demi mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak. Oleh karena itu Penyidik dengan PK Bapas sepakat untuk mengagendakan pelaksanaan Diversi secepatnya setelah PK Bapas mengirimkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan.


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Minggu, 06 Maret 2022

Putusan Pelatihan Kerja, PK Bapas Gorontalo Dampingi Klien di Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo

 



Gorontalo, Senin (7/3) – Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo melaksanakan pendampingan sidang terhadap klien Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan agenda  Pembacaan Putusan Hakim.


Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam persidangan ini klien didampingi oleh PK Bapas, Penasehat Hukum, Pekerja Sosial dan Nenek dari klien Anak. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum yang pada prinsipnya berharap agar klien Anak mendapatkan keringanan Hukuman.


Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yakni meminta agar hakim memberikan putusan berupa pelatihan kerja selama 6 bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo. Kemudian sidang ditutup dan di skors selama 15 menit setelah itu dilanjutkan agenda pembacaan Putusan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.


Hakim memberikan Putusan terhadap klien Anak berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo. LKS Ummu Syahidah Gorontalo memberikan program rehabilitasi sosial Anak melalui praktik pekerjaan sosial profesional.


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Bapas Gorontalo Ikuti Monitoring dan Sosialisasi terkait Wali PAS, SPPN, UIP dan Pencegahan Covid-19 di UPT PAS Oleh Kadivpas Kemenkumham Gorontalo

 


Gorontalo, (7/3) – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, Kasubsi BKD dan Pembimbing Kemasyarakatan mengikuti Zoom kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Wali Pemasyarakatan (Wali PAS), Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), Unit Inteligen Pemasyarakatan (UIP) dan Pencegahan Virus Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo.


Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Bapak Hantor Situmorang, yang memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Bagus Kurniawan yang menyampaikan bahwa “Sistem Penilaian Perilaku Narapidana ini sangat baik karena membahas tentang perilaku narapidana yang berada di lapas/rutan selama menjalani masa pidana. Bisa dijadikan sumber data dalam penelitian masyarakat oleh pembimbing kemasyarakatan melalui SPPN agar mempermudah.”


Materi Monitoring dan Sosialisasi Wali PAS dan SPPN disampaikan oleh Kasubbid Pembinaan Sugeng Prayogi. Kemudian materi Penguatan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 disampaikan oleh Kasubbid Bimbingan dan Pengentasan Anak Ecep Sadria. Monitoring dan Sosialisasi UIP dan Deteksi Dini Gangguan Kemanan dan Ketertiban di Lapas dan Rupbasan disampaikan oleh Kasubbid Keamanan Wahyu Nurhayanto. Materi Penguatan Pencegahan Covid-19 dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan oleh Kasubbid Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Rustam Gani. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh Kadivpas, pejabat administrasi Divisi Pas dan jajaran UPT Pas Gorontalo.


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Sabtu, 05 Maret 2022

KolaborAksi Bapas Go dengan Pokmas Lipas, Klien Bapas Gorontalo Menerima Bantuan Atensi Kebutuhan Dasar Dari IPWL Ummu Syahidah

 


Gorontalo, Sabtu (5/3) — Klien Bapas Gorontalo menghadiri undangan kegiatan Penerimaan bantuan atensi kebutuhan dasar dari IPWL Ummu Syahidah  Gorontalo. 


Kegiatan ini adalah bentuk kerja sama antara Bapas Gorontalo dengan Pokmas Lipas IPWL Ummu Syahidah dan wujud pemberdayaan klien Bapas Gorontalo. Meskipun bentuk bantuan adalah sembako, namun para klien merasa senang dan diperhatikan hidupnya. Sembako bagi para klien merupakan bantuan yang sangat bermanfaat, mengingat harga kebutuhan pokok meningkat. 


Klien berharap terus diperhatikan dalam sosialnya seperti ini dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapas Gorontalo dan IPWL Ummu Syahidah. 


Kabapas selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk selalu peduli terhadal sesama, terutama kepeduluan terhadap klien Bapas Gorontalo. Baik PK dan APK selalu aktif dalam memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian. Ini sebagai bentuk pemberdayaan kehidupan klien untuk menjadi lebih baik.

Share:

Jumat, 04 Maret 2022

Jumat Berkah, Bapas Go berbagi di LKSA Amal Soleh



 Gorontalo (04/03), Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo melakukan kegiatan berbagi dalam rangka Jumat Berkah di LKSA Amal Soleh Gorontalo.


Kasubsi BKD Mohamad Ahmad beserta perwakilan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo hadir dan menyerahkan langsung bingkisan berupa bahan pokok kepada perwakilan dari LKSA Amal Soleh. 


Kasubsi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas dan semangat berbagi kepada sesama agar tercipta aparatur Bapas Go yang peduli. "Kegiatan jumat berkah berbagi ini diadakan dalam rangka untuk memupuk kepedulian dan kepekaan sosial serta solidaritas pegawai Bapas Go terhadap sesama agar tercipta aparatur Bapas Go yang memiliki semangat peduli" ungkap Mohamad Ahmad.


Kedepan, kegiatan serupa rencananya akan diadakan dengan menyasar pada mereka yang membutuhkan, sebagai pesan sosial bahwa Pemasyarakatan pada umumnya dan Bapas Gorontalo pada khususnya turut andil berperan aktif dalam membantu masyarakat.

Share:

Rabu, 02 Maret 2022

Bapas Gorontalo Hadiri Pembukaan Kegiatan Pelatihan Kemandirian Kien Berbasis Kompetensi Oleh LLK-UKM Kota Gorontalo

 



Gorontalo, Rabu (2/3) — Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dan Kasubsi BKD hadiri undangan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pencari kerja kejuruan di Loka Latihan Kerja-UKM Kota Gorontalo. 


Kegiatan pembukaan pelatihan dihadiri oleh Walikota Gorontalo BapakMarten A. Taha, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo  Bapak Ben Idrus, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo Bapak RM Dwi Arnanto, Kasi Pembinaan LPKA Gorontalo Bapak Yuliyanto Maliki, Kasubsi BKD Bapas Gorontalo, dan juga seluruh peserta pelatihan dari berbagai lapisan masyarakat, klien Bapas dan anak didik yang akan berlangsung selama 35 sampai 40 hari kedepan. 


Klien Dewasa Bapas Gorontalo ikut serta dalam kegiatan untuk mendapatkan pelatihan sesuai minat dan bakat para klien. Selain itu juga Bapas Gorontalo melakukan pengawasan terhadap 10 (sepuluh) Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) LPKA Gorontalo yang juga diikutkan dalam kegiatan ini. Diharapkan ADP memperoleh pembinaan, pendidikan mental dan sosial secara berkesinambungan baik dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat. 


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

Share:

Selasa, 01 Maret 2022

Pembacaan Tuntutan, PK Bapas Gorontalo Dampingi Klien Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo

 


Gorontalo, Rabu (2/3) — Pembimbing Kemasyarakatan Oktavianus Supardi melaksanakan pendampingan sidang terhadap klien Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan agenda Pembacaan Tuntutan Jaksa. 


Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam persidangan klien Anak didampingi PK Bapas, Peksos dan nenek Klien. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Tuntutan oleh Jaksa, yanh pada intinya meminta agar hakim menyatakan Klien bersalah dan memberikan putusan berupa pelatihan kerja selama 6 bulan di LKS Ummu Syahidah.


Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan perkembangan Klien selama ditempatkan di LKS Ummu Syahidah. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 untuk Kepentingan Pembelaan dan Putusan Hakim. 


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI


Share:

Persiapan Pembangunan ZI Menuju WBBM, Bapas Gorontalo Ikuti Arahan Kanwil Kemenkumham Gorontalo

 



Gorontalo, Selasa (1/3) — Kabapas beserta seluruh Tim ZI Bapas Gorontalo mengikuti Kegiatan Persiapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022 secara Virtual Zoom di Aula Bapas Gorontalo.


Kegiatan yang dilaksanakan di Aula

Kanwil dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Bapak Hantor Situmorang, Kadivmin Bapak Dwi Harnanto, Kadivpas Bapak Bagus Kurniawan, para pejabat administrasi, Kepala UPT beserta seluruh Tim ZI. 


Kadivmin menyampaikan evaluasi dan perubahan dalam Permenpan RB Tahun 2019 menjadi Permenpan RB Tahun 2021. Kadivmin juga menyampaikan beberapa faktor Gugurnya satker dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo. 


Kepala Kantor Wilayah Bapak Hantor Situmorang menyampaikan bagaimana sosok leadership sangat dibutuhkan untuk memastikan semua indikator dalam pembangunan ZI pada tahun 2022 tercapai. Kakanwil menanyakan satu persatu kesiapan para Ka. UPT yang terhubung via zoom dan tanya jawab kepada anggota pokja terkait kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan ZI.


#BapasGoAction

#kemenkumhamgorontalo

#KamiPasti

#SemakinPASTI

#KumhamPASTI

#HantorSitumorang

Share:

Blog Archive

Definition List

Unordered List

Support