Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Jumat, 31 Desember 2021

Bapas Gorontalo Ikuti Sosialisasi Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah

 


Gorontalo – Sehubungan terbitnya Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan Sosialisai secara virtual zoom. Jumat (31/12)


Sosialisasi diikuti oleh Kabapas, Pejabat Struktural dan JFT PK dan APK di Aula Bapas Gorontalo melalui zoom meeting. Terdapat beberapa perubahan yaitu beberapa pasal dari Permenkumham 32 Tahun 2020, perubahan ini dilatarbelakangi oleh upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 bagi narapidana dan Anak di Lapas/Rutan/LPKA. Selain itu hak reintegrasi dalam Permenkumham No 43 Tahun 2021 menjangkau narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan 1/2 masa pidana bagi Anak sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.


Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan pasal 11 Ayat 1 : 

a. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotorpika;

b. terorisme;

c. korupsi;

d. kejahatan terhadap keamanan negara;

e. kejahatan hak asasi manusia berat;

f. kejahatan transnasional teroganisasi lainnya.


Pasal 11 ayat 2 :

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekusor narkotika, dan psikotropika sebagiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi Narapidana yang dipidana dengan pidana penjuara paling singkat 5 (lima) tahun.


Pasal 11 ayat 3 :

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana :

a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP;

b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP;

c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP; atau

d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.


Pasal 11 ayat 4 :

Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Definition List

Unordered List

Support