Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Jumat, 31 Desember 2021

Bapas Gorontalo Ikuti Sosialisasi Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah

 


Gorontalo – Sehubungan terbitnya Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan Sosialisai secara virtual zoom. Jumat (31/12)


Sosialisasi diikuti oleh Kabapas, Pejabat Struktural dan JFT PK dan APK di Aula Bapas Gorontalo melalui zoom meeting. Terdapat beberapa perubahan yaitu beberapa pasal dari Permenkumham 32 Tahun 2020, perubahan ini dilatarbelakangi oleh upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 bagi narapidana dan Anak di Lapas/Rutan/LPKA. Selain itu hak reintegrasi dalam Permenkumham No 43 Tahun 2021 menjangkau narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan 1/2 masa pidana bagi Anak sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.


Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan pasal 11 Ayat 1 : 

a. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotorpika;

b. terorisme;

c. korupsi;

d. kejahatan terhadap keamanan negara;

e. kejahatan hak asasi manusia berat;

f. kejahatan transnasional teroganisasi lainnya.


Pasal 11 ayat 2 :

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekusor narkotika, dan psikotropika sebagiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi Narapidana yang dipidana dengan pidana penjuara paling singkat 5 (lima) tahun.


Pasal 11 ayat 3 :

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana :

a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP;

b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP;

c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP; atau

d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.


Pasal 11 ayat 4 :

Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Share:

Selasa, 28 Desember 2021

Bapas Gorontalo Mengikuti Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham RI

 


Gorontalo, Rabu (29/12) - Kabapas dan seluruh jajaran pegawai Bapas Gorontalo mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham RI yang dilaksanakan secara virtual zoom di Aula Bapas Gorontalo.


Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan Prestasi Kemenkumham RI sepanjang Tahun 2021  diantaranya WTP dari BPK 10 kali berturut-turut, 6 Satker meraih WBBM dan 49 Satker meraih WBK Tahun 2021 dari Menpan RB, penghargaan KPK atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, dan puluhan penghargaan lainnya.


Bapak Menteri Yasonna H. Laoly menyampaikan “ Refleksi Akhir Tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama Tahun Anggaran 2021” ujarnya. Tahun 2021 merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan, diantaranya badai covid-19 membuat krisis kesehatan dunia, termasuk krisis ekonomi.


Berbagai upaya pengendalian dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19, mulai dari pemberian obat-obatan dan vaksin seluruh pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan. Pandemi ini memaksa untuk bekerja keras dengan menerapkan kebiasaan baru dengan mempermudah proses pelayanan mengoptimalkan digitalisasi sehingga meminimalisir penyebaran Covid-19.


Bapak Menteri mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kerja sama, kemauan, inovasi seluruh jajaran. Bersama-sama menjaga kesehatan dan mampu menyelesaikan target tahun 2022 dengan baik.

Share:

Senin, 27 Desember 2021

Menuju WBBM Tahun 2022, Kabapas Koordinasi dengan Ketua Ombudsman Gorontalo



Gorontalo, Selasa (28/12) – Kabapas di dampingi Kasubsi BKD dan PK Muda melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo.


Bapas Gorontalo diterima oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Bapak Alim S Niode. Kabapas menyampaikan bahwa Bapas Gorontalo telah meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 dari Menpan RB oleh karena itu perlu koordinasi dengan Ombudsman terkait peningkatan kualitas pelayanan Bapas Gorontalo menghadapi tahun 2022 menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2022.


Kabapas menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman Gorontalo atas dukungan penuh sehingga Bapas Gorontalo mampu meriah Predikat WBK Tahun 2021. Kepala Ombudsman menyambut baik kunjungan dari Bapas Gorontalo dan mengucapkan selamat atas prestasi meraih predikat WBK tahun 2021. Kepala Ombudsman menyampaikan bahwa konsistensi pelayanan yang baik dari Bapas Gorontalo sebagai kunci utama meriah predikat WBK Tahun 2021. Oleh karena itu dalam usaha meraih WBBM Tahun 2021 perlu diperhatikan hal-hal detail diantaranya pelayanan terhadap penyandang disabilitas, pengguna fasilitas ruang laktasi, tempat beribadah dan ruang bermain bagi anak. Jangan sampai terabaikan karena justru hal tersebut menjadi perhatian dari Tim Penilai Nasional (TPN).


Kepala Ombudsman sangat mengapresiasi atas kinerja Bapas Gorontalo dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan mendoakan Bapas Gorontalo meraih predikat WBBM tahun 2022 serta naik menjadi Bapas Kelas I Gorontalo.

Share:

Kabapas Lakukan Evaluasi dan Penguatan Kinerja JFT PK dan APK setelah Apel Pagi

 


Gorontalo, Senin (27/12) – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo melakukan Evaluasi dan Penguatan terhadap kinerja JFT Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan setelah melaksanakan Apel Pagi di Halaman Kantor Bapas Gorontalo.


Kabapas mengingatkan akan pentingnya tugas dari JFT PK dan APK demi mendorong kualitas pelayanan. “Profesionalisme dari JFT PK dan APK perlu dijaga dan tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Berikan pelayanan terbaik bagi klien Bapas Gorontalo dan masyarakat, jangan cepat puas dengan kinerjanya. JFT PK dan APK harus selalu melakukan evaluasi diri sebagai pengingat bahwa jabatan ini adalah amanah dan merupakan jabatan pilihan dari bapak/ibu itu sendiri” ujarnya.


Kabapas menekankan pentingnya pemahaman lintas keilmuan para JFT PK dan APK. Ilmu Hukum, Kriminologi, Psikologi, maupun Sosiologi harus dikuasai oleh JFT PK dan APK, karena jika ilmu ini dikuasai maka pelayanan yang diberikan kepada klien maupun masyarakat sangat berkualitas. Tugas JFT PK dan APK diantaranya melaksanakan litmas, bimbingan, melakukan asessmen harus dilakukan secara mendalam agar program pembimbingan atau rekomendasi hasil asessmen resiko dapat dipertanggungjawabkan.

Share:

Kamis, 23 Desember 2021

Bapas Go ikuti Refleksi dan Penguatan Kewaspadaan menjelang NATARU 2021

 


Gorontalo (23/12) – Menjelang Natal dan Tahun baru (Nataru), Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo didampingi oleh Kasubsi BKD mengikuti  refleksi dan penguatan kewaspadaan menjelang NATARU 2021 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. 


Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (ka. UPT) dan eselon V serta perwakilan staff yang terhubung secara virtual.


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Hantor Situmorang memberikan arahan dan penguatan langsung didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan  Bagus Kurniawan beserta jajaran Divisi Pemasyarakatan.


Dalam kesempatan ini, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Kakanwil seperti Cuti jelang NATARU, langkah-langkah pengamanan jelang NATARU serta evaluasi pelaksanaan tugas 2021 dan kesiapan ditahun 2022.


 Selain kesiapan menjelang NATARU, Kakanwil juga mengevaluasi kinerja di UPT di tahun 2021 baik terkait penyerapan anggaran maupun tupoksi kinerja agar diselesaikan sesuai target kinerja.

 

Kemudian Kadivpas menambahkan kepada seluruh jajaran agar apa yang menjadi atensi pimpinan untuk dilaksanakan sebaik mungkin.


Dengan adanya kegiatan ini diharapkan momen nataru di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dapat berjalan dengan kondusif serta apa yang menjadi evaluasi agar segera dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Share:

Rabu, 22 Desember 2021

Bapas Gorontalo Ikuti Apel Kesiapan Pegawai Akhir Tahun 2021




Gorontalo Rabu (22/12),  Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo mengikuti Apel Kesiapan Pegawai Akhir tahun 2021 Kementerian Hukum dan Ham secara daring di Aula Bapas. Kegiatan Apel ini dipimpin langsung oleh Sekertaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Andap Budi Revianto.


Dalam sambutannya, Sekjen Kemenkumham berpesan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi covid-19, jajaran Kemenkumham harus tetap produktif disertai dengan kewaspadaan terhadap penyebaran covid-19. "Kita harus sehat dan kita harus tetap produktif", Tutur Andap 


Selanjutnya Andap juga menyampaikan terkait kedarutan jika terjadi suatu kejadian yang diluar kendali, proses identifikasi menyusun rencana kedepan didasari potensi keadaan yang mungkin akan terjadi. Jika dihadapkan pada satu kondisi unpredictable (yang tidak terprediksi), maka harus bisa dan mampu untum menanggulangi kondisi tersebut. Baik dari segi SOP, mitigasi, prevensi, dan langkah antisipasi.


Tidak lupa, sebelum menutup apel ini, Andap juga mengucapkan Selamar memperingati hari ibu tahun 2021, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.



#KumhamPasti 

#bapasgorontaloPASTIWBKWBBM ] 

Share:

Senin, 20 Desember 2021

28 Satker Pemasyarakatan Sandang Predikat WBK/WBBM, Momentum Tingkatkan Kualitas Pelayanan



*Jakarta, INFO_PAS* – Satu tahun berproses dalam membangun Zona Integritas, 28 satuan kerja (satker) Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyerahkan langsung penghargaan atas capaian ini kepada 26 satker WBK dan 2 satker WBBM di jajaran Pemasyarakatan, Senin (20/12).


Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, mengapresiasi capaian kinerja seluruh satker Pemasyarakatan, termasuk jajarannya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang juga dianugerahi predikat WBK. “Capaian dan penghargaan ini adalah prestasi dari hasil kerja keras seluruh jajaran Ditjenpas dan satker Pemasyarakatan lainnya, mulai dari jajaran pimpinan tinggi hingga seluruh pegawai,” tuturnya.


Bukan sekadar prestasi, menyandang predikat baru WBK dan WBBM menjadi tanggung jawab lebih bagi Ditjenpas dan satker Pemasyarakatan lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik agar manfaatnya dapat selalu dirasakan oleh masyarakat. “Akan semakin banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat kebersamaan dan melayani, kita bisa terus meningkatkan kualitas kinerja dan berdampak pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang Pemasyarakatan,” imbuh Dirjenpas.


Penghargaan diberikan kepada seluruh satker penerima predikat WBK/WBBM dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 kepada 49 satker Pemasyarakatan peraih WBK:

1. Ditjenpas;

2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya;

3. Lapas Kelas I Palembang;

4. Lapas Kelas IIA Mataram;

5. Lapas Kelas IIA Kotabumi

6. Lapas Kelas IIA Kalianda;

7. Lapas Kelas IIA Bogor;

8. Lapas Kelas IIB Sleman;

9. Lapas Kelas IIB Pasuruan;

10. Lapas Kelas IIB Mojokerto;

11. Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang;

12. Lapas Perempuan Kelas IIA Kupang;

13. Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Medan;

14. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang;

15. Bapas Kelas I Surabaya;

16. Bapas Kelas I Palembang;

17. Bapas Kelas II Pati;

18. Bapas Kelas II Magelang;

19. Bapas Kelas II Pangkalan Bun;

20. Bapas Kelas II Balikpapan;

21. Bapas Kelas II Karangasem;

22. Bapas Kelas II Kendari;

23. Bapas Kelas II Gorontalo;

24. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya;

25. Rupbasan Kelas I Cirebon;

26. Rupbasan Kelas II Probolinggo.


Sementara dua satker Pemasyarakatan penerima predikat WBBM adalah:

1. Lapas Kelas I Cirebon;

2. Rupbasan Kelas II Wates.


Capaian ini semakin menambah daftar panjang prestasi satker Pemasyarakatan yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM sejak tahun 2015. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 79 satker telah berpredikat WBK dan 6 satker berpredikat WBBM.

Share:

Bapas Gorontalo Raih Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2021

 



Senin (20/12), Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 dan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo secara Hybrid (daring dan luring).

Predikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.



Penghargaan ini diterima bersama dengan 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diseluruh Indonesia. Dengan rincian Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Apresiasi dan penganugerahan ini menjadi kado istimewa di akhir tahun bagi Bapas Gorontalo, dengan harapan Penghargaan dan predikat ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Bapas Gorontalo agar selalu menegedepankan integritas dalam berkinerja serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Share:

Minggu, 19 Desember 2021

Bapas Gorontalo Ikuti Upacara Hari Bela Negara Tahun 2021

 


Senin (20/12), Bertempat di Halaman Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Seluruh Pegawai Bapas Gorontalo bersama pegawai Kanwil Kemenkumham Gorontalo dan Kantor Imigrasi Gorontalo ikuti Upacara dalam rangka memeperingati Hari Bela Negara ke-73 Tahun 2021. Peringatan hari bela negara tahun ini mengambil tema “semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”.


Bertindak langsung sebagai inspektur upacara adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo Bagus Kurniawan menyampaikan Pidato Presiden Republik indonesia yang berisi ajakan untuk seluruh rakyat indonesia untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat bela negara .


Harapanya peringatan hari bela negara ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat bersama dalam membela negara dan bangsa dengan salah wujudnya yaitu bahu membahu dalam menghadapi kesulitan dimasa pandemi dan berkembang untuk maju bersama-sama.

Share:

Rabu, 15 Desember 2021

Antusiasme Klien Anak jalani WLK di Sarana Kemandirian Klien Bapas Go.

 


Gorontalo (15/12), Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo melakukan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak yang menjalani Wajib Latihan Kerja (WLK) Pengganti Denda. WLK kali ini terasa sepesial karena dilaksanakan langsung di Bapas Gorontalo, tepatnya di sarana Kemandirian Klien berupa Budidaya ikan air tawar dan tanaman hidroponik.



Klien Anak nampak antusias dalam kegiatan ini, mereka di awasi dan dibimbing langsung oleh PK Bapas Go. Mereka mendapat materi dan praktek langsung antara lain cara penanaman bibit tanaman hidroponik, cara mengatur sirkulasi air, pemberian pakan ikan yang benar, pembersihan kolam dll.


Harapanya dari menjalani WLK di Bapas ini, dapat memberikan keterampilan dan skill serta nilai budaya kerja keras yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan Klien Anak di masa yang akan datang.

Share:

Jumat, 10 Desember 2021

Peringati Hari HAM Sedunia ke – 73, Bapas Go raih Penghargaan P2HAM tahun 2021



Gorontalo, Jumat (10/12) – Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo ikuti kegiatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke – 73 Tahun 2021 secara Zoom yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.


Kabapas mengikuti kegiatan melalui Zoom di Aula Kanwil Kemenkumham Gorontalo bersama Kakanwil beserta Ka.UPT lainnya dan untuk seluruh pegawai Bapas Gorontalo mengikuti di Aula Bapas. Adapun Tema dalam kegiatan ini adalah “Equality : Reducing Inequalities, Advancing Humas Right”.


Kegiatan ini meliputi penayangan video Kinerja Pemajuan HAM, Laporan oleh Dirjan HAM, penayangan video penerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2021, penyerahan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM, dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM serta testimoni para Menteri dan perwakilan Kemenkumham.


Kabapas menerima penghargaan untuk Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Telah Melaksanakan  Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan HAM RI, penghargaan ini di serahkan oleh Bapak Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo.


Kiranya Peringatan ke-73 tahun Hak Asasi Manusia ini memacu semangat kita dalam membangun kembali Pemajuan Hak Asasi Manusia demi menghapus kesenjangan dengan sinergi, kolaborasi, dan solidaritas.

Share:

Kamis, 09 Desember 2021

Diversi Klien Anak di Kejaksaan Berhasil, PK Bapas Selamatkan Masa Depan Anak



Gorontalo, Kamis (9/12) – Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Erwin Prakosa melaksanakan Pendampingan Diversi 2 klien Anak di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam perkara pencurian.


Diversi yang dilaksanakan di Kejari Kota Gorontalo dihadiri oleh Jaksa, PK Bapas, Klien Anak, Keluarga Anak, Korban, Penasehat Hukum, Peksos. Klien Anak inisial DFP dan PA dijerat dengan pasal 362 KUHP jo 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Oleh karena itu perkara ini dapat diselesaikan secara Musyawarah Diversi.


PK Bapas sudah melaksanakan pendampingan sejak awal pemeriksaaan di Kepolisian Resor Gorontalo Kota hingga dilaksanakan Upaya Diversi antara kedua belah pihak. 30 November 2021 saat dilaksanakan Upaya Diversi, pihak korban menginginkan ganti rugi senilai 3 juta rupiah karena handphone yang dicuri oleh klien sudah dijual dan pihak keluarga klien Anak hanya mampu memberikan ganti rugi handphone senilai 1,5 juta rupiah dan uang tunai 500 ribu rupiah namun pihak korban tetap menginginkan ganti rugi penuh. Dalam Upaya Diversi di Kepolisian tersebut tidak menemukan titik temu, maka dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahap II di Kejaksaan.


Dalam proses Upaya Diversi di Kejaksaan, berbagai pihak yakni Jaksa, PK Bapas dan Penasehat Hukum berupaya memberikan solusi dalam perkara ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan menghindarkan klien Anak untuk diproses di Tahap Persidangan. Keluarga korban dapat menerima ganti rugi tersebut dan sudah dapat memaafkan klien Anak. Klien Anak meminta maaf kepada korban dan dilakukan proses penyerahan ganti rugi disaksikan oleh pihak yang hadir. Keluarga Anak juga mengucapkan terima kasih kepada PK Bapas, Jaksa dan Penasehat Hukum karena sudah membantu menyelesaikan perkara ini dengan damai.


Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasehat kepada klien Anak “lebih berhati-hati dalam pergaulan, tidak gampang terpengaruh tindakan yang buruk dari teman, diharapkan perkara ini adalah yang terakhir dan tidak mengulang kembali. Untuk orang tua agar lebih memperhatikan Anak khususnya dalam sisi pergaulan harus sering dipantau. Anak masih punya masa depan yang panjang, orang tua harus mendidik Anak dengan baik, memberikan contoh yang baik dan penuh kasih sayang".

Share:

Rabu, 08 Desember 2021

Bapas Go ikuti Zoom Evaluasi Zona Integritas oleh TPN




Gorontalo – Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo ikuti Zoom Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB, Rabu (8/12).


Kabapas memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian meminta ijin untuk menampilkan yel-yel bersama seluruh Tim ZI Bapas Gorontalo. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Kabapas tentang seluruh progress dari  Pembangunan Zona Integritas selama satu tahun terakhir.


Dalam paparannya, Kabapas menyampaikan  porses pembangunan ZI dimulai dari Pokja Manajemen Perubahan dengan pencanangan Pembangunan ZI penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Satker Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2021 dilanjutkan pencanangan Deklarasi Kinerja oleh seluruh pegawai Bapas pada tanggal 24 Februari 2021.


Pemaparan tentang Pokja Penataan Tata Laksana, Kabapas menyampaikan bahwa seluruh pelayanan telah dibuatkan SOP agar seluruh pengguna layanan di Bapas dapat mengetahui standar pelayanan yang diberikan. Kabapas melanjutkan dengan pemaparan tentang Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM yakni terkait peningkatan ketaatan SDM aparatur , Tranparansi pengelolaan SDM, kedisiplinan SDM, evektivitas manajemen SDM dan Profesionalisme SDM.


Kabapas memaparkan tentang pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yakni menjelaskan peningkatan kinerja utama dibandingkan dengan pelanggaran dan pelaksanaan aktivitas kerja. Kemudian menjelaskan peningkatan perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan. Pada Pokja Sistem Pengawasan dijelaskan tentang peningkatan penyelenggaraan satker yang bersih dari Korupsi diantaranya sosialisasi Anti Korupsi kepada klien.


Pemaparan terakhir oleh Kabapas adalah Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan menjelaskan adanya upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. 


Sesi selanjutnya adalah tanya jawab oleh Tim Penilai Nasional kepada Tim ZI Bapas Gorontalo. TPN memberi pertanyaan terkait pelayanan apa yang ada di Bapas Gorontalo, penjelasan tentang perbedaan antara Bapas dengan Lapas, dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Balai Pemasyarakatan menjawab seluruh pertanyaan TPN dengan sangat lancar dan detail. Tim Penilai Nasional sangat mengapresiasi atas pemaparan dari Kabapas dan upaya meningkatkan Pembangunan Zona Integritas di Bapas Gorontalo.

Share:

Selasa, 07 Desember 2021

Pengulangan Tindak Pidana, 2 Klien Jalani Proses Pencabutan SK PB

 


Gorontalo, Selasa (7/12) – Pembimbing Kemasayarakatan melaksanakan proses pencabutan SK Pembebasan Bersyarat terhadap 2 klien yang mengulangi tindak pidana.


PK Bapas melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan  (BAP) terhadap 2 klien perkara  Narkotika di Lapas Perempuan Gorontalo dan Lapas Kelas IIA Gorontalo. Karena klien sudah melanggar aturan Permenkumham No 32 Tahun 2020 pasal 32 ayat 2a yakni syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/ terpidana maka klien tersebut dilakukan Pencabutan Pembebasan Bersyarat.


Sebelumnya klien sudah mengikuti pembimbingan dari PK Bapas, kurang rasa syukur mendapatkan Pembebasan Bersyarat justru klien mengulangi tindak pidana. Atas tindakannya tersebut klien ditangkap oleh Kepolisian dan sudah diproses hingga pengadilan lalu menjalani pidana di Lapas. Berdasarkan kejadian tersebut PK mengusulkan pencabutan program Pembebasan Bersyarat yang berakibat klien akan menjalani sisa masa hukuman ditambah dengan masa pidana baru yang lebih berat.


Kabapas selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu menyampaikan kepada klien Bapas Go, bahwa pemberian program Integrasi maupun Asimilasi di Rumah harus dijalankan dengan baik, klien wajib mematuhi peraturan, menjaga sikap dan perilaku. Jangan mencoba melanggar syarat umum dengan mengulangi tindak pidana atau tindak pidana jenis apapun, jangan melanggar syarat khusus karena pasti akan dilakukan proses pencabutan.

Share:

Senin, 06 Desember 2021

PK Bapas Go lakukan Pendampingan Anak dalam Musyawarah Diversi, Berhasil capai Kesepakatan



Gorontalo (06/12/2021) - Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Gorontalo lakukan pendampingan musyawarah diversi dalam kasus pencurian pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.


Pelaksanaan Diversi yang difasilitasi pihak Kepolisian Resor Gorontalo ini mempertemukan pelaku Anak dan walinya dengan korban. Turut hadir juga Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Gorontalo serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo.


Pelaku Anak berinisial AN (16 tahun) sebelumnya diamankan oleh Polres Gorontalo karena diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.


Proses musyawarah diversi berjalan dengan baik dan lancar, diawali dengan penjelasan dari pihak Polres Gorontalo dan PK Bapas Gorontalo terkait mekanisme diversi, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan oleh para pihak. 


Musyawarah diversi ini berhasil memperoleh kesepakatan, dimana pihak korban sudah memaafkan dengan syarat segala bentuk kerusakan barang (sepeda motor) dapat diperbaiki. Sementara dari pihak Pelaku Anak sendiri menyanggupi permintaan tersebut. Lebih jauh, orang tua Anak menginginkan agar Anak dapat dibina terlebih dahulu di LKS dengan bantuan bimbingan dan pengawasan dari PK Bapas sebelum Anak dikembalikan ke orang tua, agar Anak dapat berubah menjadi lebih baik.

Share:

Klien Anak Semangat Mengikuti Wajib Latihan Kerja di Bapas Gorontalo

 



Gorontalo, Senin (6/12) – Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kemandirian kepada 2 klien Anak yang menjalani Wajib Latihan kerja (WLK).


Klien sebelumnya sudah menjalani pembinaan di LKS Ummu Syahidah selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan dilanjutkan  Wajib Latihan Kerja di Bapas Gorontalo selama 90 hari kerja (Pengganti Denda). Klien diserah terimakan di Bapas Gorontalo pada hari jumat 3 Desember 2021 oleh Jaksa didampingi oleh orang tua klien Anak dalam perkara Perlindungan Anak.


Pada hari ini, PK Bapas memberikan pelatihan cara budidaya ikan lele dan menanam sayuran hidroponik. Klien sangat antusias dan semangat dalam pelatihan ini, terlihat klien Anak serius saat PK Bapas memberikan arahan dan petunjuk. PK Bapas sudah mendampingi klien Anak sejak dilakukan pemeriksaan di Kepolisian hingga Putusan Pengadilan dan terlihat sangat akrab. Hal ini memudahkan PK Bapas dalam memberikan pelatihan kepada klien Anak dan meminta untuk fokus dalam bekerja.


Pemberian Putusan Wajib Latihan kerja bagi Anak adalah bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran, bertanggung jawab, terampil, mandiri dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. PK Bapas juga memberikan pelayanan meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan bimbingan kemandirian (keterampilan) bagi klien Anak.

Share:

Jumat, 03 Desember 2021

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Go lakukan Asessmen terhadap Anak Didik Pemasyarakatan



Gorontalo, Jumat (3/12) – Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Go melaksanakan Assesment  Resiko dan Assesment Kebutuhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) LPKA Gorontalo.


Kabapas, PK Madya, Kasubsi BKD juga melakukan pengawasan kegiatan Assesment yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam Assesment ini juga mengundang perwakilan Pokmas Lipas Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo untuk membantu perencanaan program pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Gorontalo.


Sejumlah 25 ADP dilakukan Assesment untuk mengetahui resiko pengulangan tindak pidana, faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan rekomendasi terkait pemecahan masalah serta memberikan solusi dalam rangka menunjang pembinaan, pembimbingan ADP. Assesment juga untuk mengetahui minat dan bakat dari ADP agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Share:

Rabu, 01 Desember 2021

Bapas Gorontalo Hadiri Kegiatan Penyerahan Dipa 2022 dan Treasury Award secara Virtual

 



Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim menyerahkan buku Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA( serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran2022 di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (2/12).


Bertempat di aula Bapas Gorontalo Kepala Bapas Go, RM Dwi Arnanto, Kepala Urusan Tata Usaha, Usman Mohamad, dan Tim Keuangan mengikuti kegiatan penyerahan Dipa tahun anggaran 2022 dan Treasury Award secara virtual.


Tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Provinsi Gorontalo sendiri mendapatkan total alokasi belanja APBN untuk tahun 2022 sebesar 9.8 triliun. Dalam sambutannya Idris Rahim menyampaikan bahwa anggaran tahun 2022 berfokus kepada 6 kebijakan utama salah satunya  yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19. 


“Mengingat besarnya dana transfer ke daerah dan dana desa di provinsi Gorontalo saya mengharapkan jajaran Pemerintah Daerah agar menggunakan anggaran tersebut dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran” ujar Idris.


Wakil Gubernur selanjutnya menyerahkan DIPA tahun 2022 secara simbolis kepada satuan kerja di lingkungan Provinsi Gorontalo serta penganugerahan Treasury Award tahun 2021.

Share:

Definition List

Unordered List

Support