Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Rabu, 10 Juni 2020

Bapas Go menggelar apel perdana dirangkaikan dengan penyematan pangkat pegawai dan penandatanganan komitmen bersama



Gorontalo (3/6), Bapas Go menggelar apel perdana dirangkaikan dengan penyematan kenaikan pangkat pegawai dan penandatanganan komitmen bersama.⁣⁣

Apel ini diawali dengan tim satops patnal mengecek kedisiplinan atribut pegawai. Tim satops patnal mengecek satu per satu kerapihan pegawai dan memberikan peringatan bagi pegawai yang masih belum lengkap dalam memakai atribut kedinasan.

⁣⁣Total terdapat 6 pegawai yang mendapatkan SK kenaikan pangkat termasuk Kepala Sub Seksi BKD. Walau demikian dalam kegiatan ini hanya dihadiri oleh 5 pegawai yang mendapatkan SK karena seorang pegawai lainnya sedang menjalani cuti bersalin.



Dalam sambutannya, Ka Bapas menyampaikan kebanggaan seorang ASN salah satunya adalah kenaikan pangkat. "Kebanggaan seorang ASN salah satunya adalah kenaikan pangkat setiap 4 tahun untuk reguler, untuk JFT bisa 2 atau 3 tahun jika memenuhi syarat dan Kenaikan  Gaji Berkala setiap 2 tahun oleh karena itu perlu diadakan seremonial walaupun penuh keterbatasan" tuturnya.⁣⁣Apel ini digelar sekaligus sebagai bentuk persiapan menjelang penilaian WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Jumat lusa. ⁣⁣

Selama kegiatan berlangsung, seluruh pegawai menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat dengan wajib memakai masker, tidak berjabat tangan, jaga jarak 1 meter, dan cuci tangan. Selain itu, di akhir apel dibagikan masker gratis karya warga binaan kepada seluruh pegawai.⁣⁣

#pancasila ⁣#kumham ⁣#KumhamPASTI ⁣#covid
Share:

Rabu, 27 Mei 2020

Bapas Gorontalo laksanakan rapid test susulan



Gorontalo (27/5), Bapas Gorontalo kembali mengadakan rapid test bagi ASN dan PPNPN. Rapid test ini diikuti oleh 6 ASN dan 2 PPNPN yang belum sempat mengikuti rapid test pertama pada tanggal 05 Mei 2020 yang lalu. Adapun dari hasil rapid test untuk semua pegawai dinyatakan negatif. Rapid test ini merupakan komitmen Bapas Go untuk terus berjuang melawan penyebaran Covid-19.

Selain pelaksanaan Rapid test ini, sebagai bentuk komitmen Bapas Go untuk terus berjuang melawan penyebaran Covid-19 serta Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.02-OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Bapas Gorontalo telah melakukan upaya-upaya preventif pencegahan penularan virus corona di antara lain:⁣
1. Bekerjasama dengan Divisi Pemasyarakatan untuk mengadakan sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 bagi seluruh Pegawai Bapas Kelas II Gorontalo⁣
2. Membuat bilik sterilisasi yang digunakan untuk pegawai dan tamu yang akan masuk ke Bapas Kelas II Gorontalo⁣
3. Menindaklanjuti kebijakan Work From Home bagi pegawai dengan membuat jadwal piket harian serta absensi mandiri melalui simpeg⁣
4. Menyediakan sabun cuci tangan & hand sanitizer ditempat-tempat strategis⁣
5. Memberikan kebijakan kepada Klien Pemasyarakatan untuk melakukan wajib lapor secara daring menggunakan video call⁣
6. Melakukan physical distancing bagi pegawai dan pengunjung serta melakukan penyuluhan tentang kebijakan selamamasa tanggap darurat covid-19 kepada klien⁣/tamu
7. Menyediakan front desk di luar area gedung⁣
8. Penyemprotan disinfektan secara berkala⁣
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait covid-19 melalui banner yang mudah dipahami
10. Pengadaan APD (Masker, sarung tangan) dan Multivitamin untuk seluruh Pegawai Bapas Kelas II Gorontalo.

Seluruh langkah tersebut telah dilaksanakan dengan harapan agar pegawai, Klien, Stakeholders dan lingkungan Bapas Gorontalo bebas dari Covid-19.

#bapasgoaction 
#bersatulawancovid19] http://share.babe.news/al/xNyyjxyQsR
Share:

Senin, 13 April 2020

125 WBP Asimilasi di Rumah, PK Bapas Gorontalo Mengawasi Secara Daring


Gorontalo, INFO_PAS - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo memberikan Hak Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap 125 Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayahnya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas. Keputusan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Selanjutnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo melalui Pembimbing Kemasyarakatannya diwajibkan mengawasi pelaksanaan program ini. Total 27 Pembimbing Kemasyarakatan dibantu 4 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan secara daring ini. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, RM Dwi Arnanto menginstruksikan lapor diri Klien dilakukan secara daring / videocall / telepon / whatsapp / sms. “Memenuhi ketentuan lapor diri ke Bapas Gorontalo melalui mekanisme daring / videocall / telepon / whatsapp / sms”. Ungkapnya.

Dwi menambahkan bahwa program asimilasi di rumah ini bukan berarti WBP sudah bebas murni, karena masih ada masa pidana yang tertanggung yang harusnya dilaksanakan melalui pembimbingan dan wajib lapor di bapas. Oleh karena itu, setiap WBP yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. “Klien diharapkan tidak mengulangi/melakukan tindak pidana lagi, apabila ada pengulangan atau melakukan tindak pidana lagi akan di masukan di straf cell di lapas untuk waktu yang lama, disamping tambahan hukuman untuk tindak pidana yang baru”. Pungkasnya.

Pengawasan dilakukan melalui telepon, SMS maupun daring (Whatsapp) terhadap 125 WBP tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pengawasan ini bukan tanpa kendala, Pengawasan melalui video call tidak dapat dilakukan terhadap seluruh WBP karena akses gawai yang tidak semua WBP miliki, atau kualitas jaringan yang tidak optimal. Sebagai gantinya PK akan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sesekali.

Pengawasan secara daring ini akan berakhir ketika Klien telah menyelesaikan sisa masa pidananya atau diganti menjadi wajib lapor secara tatap muka ke bapas saat pemerintah mencabut situasi tanggap darurat corona. “Lapor diri secara fisik ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo secara berkala, jika pemerintah sudah mencabut secara resmi penetapan tanggap darurat Covid-19”. Tutupnya
Share:

Sabtu, 11 April 2020

Work from Home, PK Bapas Gorontalo tetap lakukan pengawasan terhadap Klien Asimilasi di Rumah.




Gorontalo - Merebaknya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menekan laju penyebaran virus semakin luas. ⁣


Bekerja dari rumah atau Work from Home merupakan salah satu kebijakan untuk Aparatur Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Begitu pula kebijakan pemberian Hak Asimilasi di rumah untuk Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami Over Crowding.

Asimilasi di rumah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan membuat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran sentral dalam pengawasannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁣

PK Bapas Gorontalo melakukan pengawasan daring

Hadirnya teknologi di zaman modern ini sangat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya ini. Tian misalnya, PK yang melaksanakan Work from Home (WFH) yang melakukan pengawasan melalui video call terhadap Klien bimbingannya asal Lapas Kelas IIB Pohuwato, Sabtu (11/4). “Ibu selama menjalani Asimilasi bukan berarti bebas murni, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pengawasan sampai masa bimbingan berakhir”. Ujarnya.⁣

Dalam pengawasan secara daring ini PK juga terus memberikan pengertian untuk tetap berkelakuan baik dan ada sanksi jika selama Asimilasi melakukan pelanggaran. “Jika Ibu melanggar sanksi bukan hanya sekedar masuk dalam lapas kembali tetapi pencabutan hak, tutupan sunyi dan pidana tambahan” lanjutnya.⁣

Bersama 26 PK lainnya, Bapas Gorontalo mengawasi setidaknya 125 WBP yang mendapatkan hak asimilasi. Lebih lanjut, Kepala Bapas Gorontalo, RM Dwi Arnanto menginstruksikan pengawasan online ini dilakukan terkait pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain.  “Memenuhi ketentuan lapor diri ke Bapas Gorontalo sementara dialihkan melalui mekanisme daring/ videocall/ telepon/ whatsapp/ sms” ujarnya.⁣
Dwi berpesan agar pelaksanaan pengawasan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menekankan pentingnya untuk mengingatkan Klien tentang Hak dan Kewajibannya.⁣

“Klien yang mendapatkan asimilasi di rumah diingatkan harus bersikap baik, mentaati peraturan sosial beragama di masyarakat serta tetap tinggal di rumah”. Pungkas Dwi.⁣
Diharapkan pengawasan daring dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat memperkuat bonding antara PK dan Klien nantinya.⁣

Share:

Rabu, 04 Maret 2020

DIPA BAPAS KELAS II GORONTALO TAHUN 2020













Share:

Definition List

Unordered List

Support