Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Sabtu, 11 April 2020

Work from Home, PK Bapas Gorontalo tetap lakukan pengawasan terhadap Klien Asimilasi di Rumah.




Gorontalo - Merebaknya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menekan laju penyebaran virus semakin luas. ⁣


Bekerja dari rumah atau Work from Home merupakan salah satu kebijakan untuk Aparatur Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Begitu pula kebijakan pemberian Hak Asimilasi di rumah untuk Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami Over Crowding.

Asimilasi di rumah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan membuat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran sentral dalam pengawasannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁣

PK Bapas Gorontalo melakukan pengawasan daring

Hadirnya teknologi di zaman modern ini sangat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya ini. Tian misalnya, PK yang melaksanakan Work from Home (WFH) yang melakukan pengawasan melalui video call terhadap Klien bimbingannya asal Lapas Kelas IIB Pohuwato, Sabtu (11/4). “Ibu selama menjalani Asimilasi bukan berarti bebas murni, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pengawasan sampai masa bimbingan berakhir”. Ujarnya.⁣

Dalam pengawasan secara daring ini PK juga terus memberikan pengertian untuk tetap berkelakuan baik dan ada sanksi jika selama Asimilasi melakukan pelanggaran. “Jika Ibu melanggar sanksi bukan hanya sekedar masuk dalam lapas kembali tetapi pencabutan hak, tutupan sunyi dan pidana tambahan” lanjutnya.⁣

Bersama 26 PK lainnya, Bapas Gorontalo mengawasi setidaknya 125 WBP yang mendapatkan hak asimilasi. Lebih lanjut, Kepala Bapas Gorontalo, RM Dwi Arnanto menginstruksikan pengawasan online ini dilakukan terkait pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain.  “Memenuhi ketentuan lapor diri ke Bapas Gorontalo sementara dialihkan melalui mekanisme daring/ videocall/ telepon/ whatsapp/ sms” ujarnya.⁣
Dwi berpesan agar pelaksanaan pengawasan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menekankan pentingnya untuk mengingatkan Klien tentang Hak dan Kewajibannya.⁣

“Klien yang mendapatkan asimilasi di rumah diingatkan harus bersikap baik, mentaati peraturan sosial beragama di masyarakat serta tetap tinggal di rumah”. Pungkas Dwi.⁣
Diharapkan pengawasan daring dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat memperkuat bonding antara PK dan Klien nantinya.⁣

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Definition List

Unordered List

Support